DPR siang ini, Senin (16/9) menggelar rapat paripurna. Salah satunya adalah pembacaan dan menetapkan lima orang yang telah dipilih oleh Komisi III DPR sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan rapat paripurna rencananya digelar sekira pukul 13.00 WIB. Agendanya adalah laporan hasil fit and proper test Komisi III DPR terhadap Capik KPK terpilih.

“Iya rapat paripurna Jam 13.00 WIB,” ujar Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (16/9).

Adapun ‎lima orang telah ditetapkan sebagai pimpinan KPK yang baru periode 2019-2023. Pemilihan lima orang tersebut melalui mekanisme voting di Komisi III DPR.

Kelima capim KPK terpilih adalah Firli Bahuri (anggota Polri), Alexander Marwata (komisioner KPK petahan), Nurul Ghufron (dosen), Nawawi Pomolango (hakim) dan Lili Pintauli Siregar (advokat). Komisi III DPR juga menetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Selain pembacaan pimpinan KPK terpilih tersebut. Rapat paripurna DPR ini juga mengagendakan penetapan panita khusus (Pansus) pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali mengatakan pansus tersebut nantinya akan memiliki tugas mengkaji hasil kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

“Mau ditetapkan Pansus DPR. Karena pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR berserta lampiran kajiannya. Sehingga DPR perlu merespon membentuk pansus,” kata Amali.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Pansus tersebut akan terdiri dari 30 orang anggota dewan. Semuanya adalah gabungan dari partai-partai yang ada di DPR ini.

“Jadi Pansus ini terdiri dari 30 orang. Golkar ada lima orang, selajutnya dari partai lain,” katanya.

Berikut ini adalah agenda rapat paripurna DPR.

1. Laporan hasil Fit and Proper Test Komisi III DPR RI terhadap Capim KPK RI
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perkawinan;
3. Penetapan Nama-nama Anggota Pansus tentang Pemindahan Ibu Kota
4. Penetapan Nama-nama Anggota Pansus dan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
5. Laporan Hasil Kerja BAKN DPR 2018-2019;
6. Laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. Laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana
8. Laporan Tim Penguatan Diplomasi Perlemen DPR RI;
9. L‎aporan Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU terkait Otsus Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta.(jpg)

Content 1 tulis di sini......
Content 2 tulis di sini......
Content 3 tulis di sini......
Content 4 tulis di sini......
Content 5 tulis di sini......
1 2 3 4 5

You Might Also Like