Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, beberapa hari belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Beberapa fasilitas umum dan gedung rusak akibat amuk massa. Aksi ini dipicu oleh insiden dugaan perusakan bendera Merah putih di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan data di Papua dan sekitarnya. Hal ini menyusul kerusuhan di sejumlah titik di dua provinsi tersebut.

Pemblokiran layanan data dilakukan mulai hari ini, Rabu (21/8). Kominfo menyebut pemblokiran akan dicabut setelah situasi di Papua dan sekitarnya normal kembali. Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.

“Kominfo telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi mulai Rabu (21/8) hingga situasi di tanah Papua kembali kondusif,” ujar Ferdinandus Setu di Jakarta, Rabu (21/8).

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau kepada masyarakat Papua dan jajaran TNI-Polri agar saling menahan diri. Tujuannya agar tidak terprovokasi dengan informasi-informasi yang tidak jelas asal usulnya. “Saya selaku pimpinan DPR RI mengimbau pada saudara-saudara kita yang di Papua dan saudara-saudara TNI-Polri semua agar bisa menahan diri,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (21/8).

Politisi Partai Golkar itu meminta warga Papua tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang beredar. Karena belum tentu jelas kebenarannya. Apalagi menurut Bamsoet, kerusuhan yang terjadi di Manokwari dimainkan oleh pihak-pihak yang ingin Papua terpisah dari Indonesia. “Saya lihat ini bukan persoalan yang sederhana karena peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Tetapi ada agenda besar yang ingin dimainkan oleh pihak-pihak luar yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan ibu Pertiwi,” jelasnya.

Dia menyebut ada yang menunggangi aksi unjukrasa memprotes aksi persekusi dan rasial di Surabaya dan Malang. Sehingga kemudian memicu unjurasa di Papua. Bamsoet berharap semua pihak tenang dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. “Saya melihat ada agenda besar yang menumpangi dan menunggangi dari isu-isu yang terjadi di Jawa Timur. Sekali lagi, ini isu yang sedang dimainkan. Kami di parlemen tentu tidak rela ada orang luar yang ingin memisahkan keluarga kita di Papua,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan anggota DPR Fraksi PDIP, Maruarar Sirait. Dia mengecam keras berbagai tindakan yang telah menimbulkan gesekan dan kerusuhan. “Karena ini adalah negara demokrasi. Boleh menyampaikan pendapat, tapi ini juga negara hukum. Jadi, harus ditindak siapa yang melakukan anarkisme dan melakukan langkah-langkah kepada mahasiswa Papua yang ada di Jatim,” ucap Maruarar.

Dia juga meminta Ketua DPR RI mengundang tokoh-tokoh Papua seperti tokoh Agama, Adat untuk mendengarkan aspirasi mereka. “Tolong diberikan waktu. Kalau bisa diundang tokoh-tokoh dari Papua. Lebih bagus lagi kalau bisa turun lapangan untuk mendengar. Pak Jokowi sangat memahami rakyat Papua,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga meminta Presiden Jokowi untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat di Papua. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada aksi kericuhan susulan terjadi di bumi Cendrawasih. “Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang. Obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa yang diperlakukan secara tidak baik. Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu,” kata Fahri.

Tak hanya memberikan ketenangan, Fahri juga mendorong agar pemerintah dapat mencari pelaku tindakan rasisme kepada mahasiswa Papua. Pelaku juga harus diberikan hukuman meskipun dia seorang pejabat publik.

“Orang yang melakukan penghinaan kepada orang lain, yang menyebabkan semua ini terjadi harus dihukum. Apalagi dia adalah pejabat publik. Seorang pejabat publik nggak boleh ngomong sembarangan. Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama ngobatinya. Imbauan ini harus segera disampaikan supaya semua tenang,” tegasnya.

Lebih jauh, Fahri menginginkan aparat penegak hukum bersama tokoh adat untuk turun bersama-sama menenangkan masyarakat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui ada hal yang membuat masyarakat Papua tersinggung. Namun, Jokowi mengajak masyarakat Papua bisa memaafkan. Jokowi juga meminta masyarakat Papua percaya kepada pemerintah. Dia mengatakan pemerintah berusaha menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. (yah/fin/rh/kpc)

You Might Also Like