Empat menteri Kabinet Kerja yang ikut di Pileg 2019, hampir dipastikan gagal meraih kursi DPR.


EMPAT menteri Jokowi diprediksi tumbang atau gagal meraih kursi DPR. Sedangkan, dua menteri melaju mulus ke Senayan.

Menurut catatan Rakyat Merdeka (Group Jawa Pos), paling tidak ada 6 menteri Kabinet Kerja ikut bertarung, jadi caleg di Pileg 2019. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manuasi dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) Imam Nahwari, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Desa (Mendes) Eko Putro Sandjojo dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Keinginan para menteri nyalon lagi sudah sejak lama mendapat restu dari Presiden Jokowi. Tapi, nasib berkata lain. Dari 6 menteri itu, hanya 2 melenggang ke Senayan. Sedangkan, 4 menteri diprediksi gagal.

Dua menteri sangat berpotensi meraih kursi DPR adalah Puan Maharani dan Yasonna Laoly. Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019, Puan berhasil memborong 404.304 suara dari Dapil V Jawa Tengah (Jateng). Puan memperoleh suara tertinggi dan sekaligus membantu PDIP mengamankan empat kursi DPR.

Menkumham Yasonna Laoly juga diperkirakan mampu menembus Senayan. Meski hasil rekapitulasi belum disahkan, tapi Yasonna yang maju dari Dapil I Sumatera Utara (Sumut) mengaku, meraih kursi Dewan.

Saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu, Yasonna mengklaim sudah mengantongi 100 ribu suara. Meski demikian, raihan positif Puan dan Yasonna itu tak diikuti 4 menteri lain.

Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Mendes Eko Putro Sandjojo gagal menembus Senayan. Maju sebagai caleg DPR dari PKB, Eko Putro gagal meraih kursi dari Dapil Bengkulu. Dia hanya meraih 48.625 suara sah. Alhasil total suara PKB tak cukup untuk merebut satu pun kursi di sana.

Dua menteri Jokowi dari PKB lainnya, Hanif Dhakiri dan Menpora Imam Nahrawi juga gagal. Hanif yang maju di Dapil VI Jawa Barat (Jabar) hanya memperoleh 39.366 suara. Sedangkan, Imam Nahrawi yang maju di Dapil I DKI Jakarta juga diperkirakan tumbang.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Survei dan Riset Publik (Persepsi) Natahari Wibowo memprediksi Imam Nahrawi gagal di Dapil I DKI Jakarta (meliputi Jakarta Timur). Dari penghitungan Persepsi di 10 kecamatan Jakarta Timur, suara PKB tak cukup untuk mendapat satu kursi pun.

Persepsi memperkirakan, di Dapil I DKI Jakarta I, PDIP mendapat 2 kursi dengan perolehan 356.813 suara, PKS 2 kursi dengan 343.785 suara, Gerindra 1 kursi dengan 251.053 suara, dan PAN 1 kursi dengan 171.091.

Menteri Lukman Hakim Saifuddin juga kurang beruntung. Pasalnya, Lukman yang maju di Dapil VI Jabar dari PPP hanya mendapat 30.197 suara.

Manager Pemantauan Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menilai, salah satu faktor kenapa menteri sebagian besar gagal ke Senayan adalah dugaan korupsi.

Imam Nahrawi tersandung kasus dugaan suap KONI. Sementara, Lukman Hakim terus dikaitkan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Kasus-kasus ini mempengaruhi elektoral partai, dan membuat perolehan suara mereka sedikit.

“Ya, memang ada pengaruh kasus korupsi, dan berpengaruh pula secara elektoral terutama dalam kepartaian. Terbukti PPP dan PKB tidak lolos di 2 dapil itu (Dapil VI Jawa Barat dan Dapil I DKI Jakarta),” papar Alwan.

Selain itu, jelasnya, minimnya aktivitas kampanye dari menteri juga menjadi faktor lain penyebab raihan suara rendah. Kemudian keberadaan caleg petahana dan nama lain yang tidak kalah pamor membuat menteri ini kesulitan berebut suara.

Misalnya Dapil I DKI Jakarta ada nama Mardani Ali Sera, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Habiburokhman. Mereka kemungkinan besar lolos ke Senayan.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai merekapitulasi suara tingkat nasional. Lembaga pemilu ini memperkirakan rekapitulasi suara kelar 22 Mei 2019.

Jika ada keberatan setelah hasil pemilu disahkan KPU, maka sesuai peraturan, calon atau peserta pemilu diberi waktu 3 hari bagi untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika pada 25 Mei tak ada gugatan, maka KPU punya waktu hingga 28 Mei untuk menetapkan calon terpilih, termasuk pasangan capres-cawapres bersamaan dengan jumlah perolejan kursi DPR. (WIN/RM/KPC)

You Might Also Like