Fasilitasi Keluhan Masyarakat Soal Program PTSL

Komisi B Selenggarakan RDP

 Rabu, Tanggal 16-01-2019, jam 09:33:33
Nenie A Lambung

PALANGKA RAYA- Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk memfasilitasi keluhan masyarakat, Kelurahan Petuk Katimpun mengenai tumpang tindih lahan, dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dewan ini mencari dan menemukan solusi dan juga menjadi bahan evaluasi atas keluhan masyarakat.

“Masyarakat ada menyampaikan surat kepada kami dan mengeluhkan program PTSL, karena ada sebagian tanah masyarakat di sana yang statusnya tumpang tindih,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung, belum lama ini.

Nenie menjelaskan adapun masalah yang dikeluhkan salah satunya adalah karena dalam beberapa sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui kelurahan dalam program PTSL tersebut banyak bukan nama dari  yang mengajukan sertifikat, akan tetapi nama orang lain.

“Pihak BPN menyampaikan jika sudah diterbitkan 272 sertifikat tanah namun belum diserahkan kepada pemiliknya, dan sekitar 50 sertifikat tanah belum diselesaikan. Dalam RDP itu juga kami mendengarkan penjelasan dari pihak BPN. Prosedur yang dijalankan pihanya dirasa sudah benar,” terang Nenie.

Politikus dari Partai PDI Perjuangan itu juga meminta agar pihak kelurahan juga tidak mengabaikan koordinasi dan komunikasi bersama pihak RT. Sebab menurutnya sebelum ranah tersebut sampai kepada BPN seharusnya melewati pihak RT untuk koordinasi lebih lanjut agar tidak terjadi miss-komunikasi.

“Kami imbau agar proses dan birokrasi di lapangan bisa dikomunikasikan lebih intens untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Tidak hanya Kelurahan Petuk Katimpun saja, namun juga kepada pihak kelurahan lain diseluruh Kota Palangka Raya. Agar program PTSL bisa tepat guna dan menghindari permasalahan serupa yang berimbas menjadi masalah kepada mesyarakat” pungkasnya. (ena/uni/ctk)

Berita Terkait