OTT Kedua dan 'Rencana' Membohongi Publik

Oleh: JONY PRIHANTO

 Minggu, Tanggal 28-10-2018, jam 12:00:55


JUMAT, 26 Oktober 2018 sejak sekitar pukul 15.30 Wib kebetulan saya sudah duduk di depan laptop dan membuka satu persatu laman portal berita. Hingga tak terasa waktu sudah hampir 1,5 jam berlalu, berita-berita lokal maupun nasional, rasanya itu-itu saja.

Hingga sekitar pukul 17.01 Wib, saya merefresh laman jawapos.com, tiba-tiba sebuah judul berita dengan awalan “Breaking News” langsung menarik perhatian sekaligus mengagetkan. Bagaimana tidak. Judul berita itu “Breaking News: OTT, KPK Tangkap Anggota DPRD Kalteng”.

“Apa pula ini?”, “Yang dimaksud anggota DPRD mana, provinsi atau kabupaten/kota di Kalteng”, “Siapa orangnya?”, “Dimana kejadiannya?”, “Apa kasusnya?”.

Pertanyaan-pertanyaan itu langsung muncul begitu saja.

Dan memang tak perlu menunggu waktu lama, hanya dalam hitungan menit, berita adanya operasi tangkap tangan oleh KPK itu pun langsung menyebar menghebohkan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Berbagai dugaan hingga spekulasi pun langsung berkembang, baik di media sosial hingga pesan-pesan berantai, seperti WhatsApp, Telegram dan lain-lain.

Sedikit demi sedikit akhirnya berbagai pertanyaan itu pun terjawab dan terang, ketika pernyataan resmi dari KPK muncul.

Dari 14 orang yang sempat ditahan, tujuh di antaranya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari empat fraksi dan partai berbeda.

Kaget? Iya. Miris? Iya. Sedih? Iya

Kekagetan itu karena yang terlibat adalah para tokoh-tokoh Kalteng.

Miris karena kejadian OTT dilakukan saat para legislator itu justru tengah “izin” keluar daerah dalam rangka kunjungan kerja.

Sedih. Jelas. Karena rata-rata mereka yang sempat ditahan dan sebagian yang akhirnya menjadi tersangka sangat saya kenal baik. Bahkan bukan hanya sekedar kenal sebagai mitra dan teman, ada pula beberapa yang sudah dianggap seperti saudara atau abang sendiri.

Kasus OTT oleh KPK yang melibatkan tokoh-tokoh Kalteng ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Beberapa tahun lalu kita tentu masih ingat, bagaimana kagetnya saat lembaga antirasuah itu juga menangkap tangan mantan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih dan Anggota DPR RI asal Kalteng, Chairunnisa. Hingga akhirnya membuat Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, Akil Mochtar harus mengenakan rompi orange khas tahanan KPK juga.

Kasus kedua OTT ini memang berbeda. Bahkan berbeda jauh, meskipun sama-sama suap menyuap.

Di saat mengulas dan mengolah berita-berita tentang OTT kali ini, sejujurnya terselip pula rasa “tidak enak”. Tetapi saya pun menyadari bahwa saat ini, adalah juga salah satu ujian bagi saya untuk meletakan idealisme dan profesionalisme di atas rasa “ketidakenakan” tadi.

Namun terlepas dari konflik interest yang memang suka tidak suka harus saya menangkan salah satunya tadi, ada satu hal yang paling menggelitik saya saat Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memaparkan alasan-alasan terjadinya dugaan suap oleh perusahaan perkebunan sawit kepada para wakil rakyat itu.

Ya, di balik dugaan suap itu terungkap sebuah rencana yang oleh sebagian orang mungkin disebut sebagai “rencana jahat”. Pasalnya, salah satu tujuan RDP adalah untuk "melegalkan" rencana akan memberikan pernyataan berupa kesimpulan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dan itu akan dilakukan melalui forum resmi dewan, yakni rapat dengar pedapat (RDP). Wallahualam.

Dan untuk memuluskan rencana tersebut, “kesimpulan bohong” itu akan disampaikan kepada media (wartawan) untuk dipublikasikan kepada masyarakat se antero Kalteng, bahkan Indonesia dan dunia.

Jika itu terjadi, maka sudah bisa ditebak. Wartawan dan media pun akan berperan menyebarkan “kesimpulan bohong” kepada masyarakat.

Meskipun sejatinya, hal itu dilakukan tanpa disadari oleh wartawan yang menulis berita dan media yang menerbitkan atau menayangkannya.

Sementara di sisi lain, begitu banyak masyarakat yang menggantungkan harapan mereka di pundak para wakil rakyat agar betul-betul membela kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Namun di balik kejadian ini, saya masih tetap optimistis, masih banyak para wakil rakyat kita yang memiliki integritas tinggi dan selalu menjauhkan diri dari sikap dan tindakan yang menyakiti rakyat yang mereka wakili.

Termasuk dalam kasus dugaan suap yang berujung OTT oleh KPK kali ini. Secara pribadi saya pun masih meyakini, tidak semua anggota Komisi B khususnya dan anggota DPRD Kalteng secara umum, rela menggadaikan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada mereka demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Bahkan terhadap empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sampai saat ini pun saya masih berusaha mengedepankan praduga tidak bersalah. Berharap mereka bisa membuktikan bahwa semua dugaan dan dakwaan nantinya tidak benar.

Beberapa bulan lagi, kita akan menggelar pemilihan anggota legislatif yang baru. Semestinya bisa menjadi momen bagi masyarakat untuk lebih cermat dan cerdas dalam menentukan pilihan. Jangan terjebak dengan “keuntungan sesaat” yang mungkin didapat, tetapi mengorbankan waktu yang lebih panjang dan kerugian yang lebih besar. Wallahualam. (***)

Berita Terkait