Menggeliatkan Ekonomi Lokal dengan UMKM

 Sabtu, Tanggal 13-10-2018, jam 09:46:44
Ilustrasi

PEMERINTAH melalui Nawacita jilid II menginginkan adanya program pembangunan yang berkelanjutan, untuk membangun basis-basis sentra ekonomi mikro yang ada di masyarakat Indonesia, agar mengalami pertumbuhan yang sangat cepat.

Keseriusan pemerintah akan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebenarnya telah dibuktikan dengan keluarnya kebijakan perpajakan yang merevisi PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018, berupa peraturan PPh Final UMKM terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima perederan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM ini direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1 persen, diturunkan menjadi 0,5 persen.

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625 ribu ke bawah dan usahanya dimiliki Warga Negara Indonesia.

Kuliner adalah salah satu UMKM yang memiliki prospek sangat bagus, karena selain mudah dan murah juga dapat dilakukan dimanapun oleh semua orang. Kalau di pusat-pusat kota memang banyak keberadaannya karena tiap daerah tentu punya ikon kuliner dengan keunikannya, tapi jika berbicara di sepanjang jalan yang mempertumukan pusat-pusat kota tersebut, baik jalan nasional maupun jalan propinsi dan secara spesifik berupa kuliner yang bukan makanan pokok (nasi), akan sangat terlihat kontrasnya.

POTRET WISATA KULINER DAN PELUANGNYA

Sebagai contoh di wilayah Jogja-Solo-Semarang, yang sudah umum disingkat Joglosemar, memang terkenal dengan UMKM yang bergerak di bidang wisata kuliner. Sepanjang perjalanan dari Semarang ke Jogja misalnya, di Ungaran ada beberapa kafe/resto yang cukup terkenal secara nasional dengan produk unggulannya, seperti Chimory dengan yoghurt-nya, Nissin dengan sus basah-nya, Banaran dengan kopi-nya dan Tahubaxo Ibu Pudji dengan tahu bakso-nya. Begitu melewati Ambarawa-Magelang-Sleman, ada beragam kuliner lokal dengan makanan khasnya yang sebagian besar ramai pembeli.

Lain lagi dengan di Sulawesi Selatan, ketika perjalanan dari Kota Makassar ke Kabupaten Pare-Pare, tidak ada Kafe/Resto sekelas Chimory, Nissin dan Banaran disana, tetapi kita akan jumpai beberapa warung yang cukup ramai. Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan ada dange dan jagung rebus, di Kabupaten Barru tampak berjejer para penjual gogos dengan telur asin, kemudian ketika sampai Pare-Pare akan ditemukan roti mantao dan minuman sarabba.

Berbeda pula dengan Kalimantan Tengah, sepanjang perjalanan dari Kota Palangka Raya ke Kota Banjarmasin, dengan melewati Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, kita hanya bertemu para penjual pentol (semacam bakso) dengan sepeda motornya serta beberapa warung yang cukup jualan kopi-kopi sachet dengan mie instan seadanya. Bisa disebut seadanya karena dimasak dan disajikan alakadarnya, padahal penjual seharusnya bisa menambahkan cabai, bawang merah, bawang putih, sayuran serta telur yang membuatnya lebih nikmat.

Kondisi UMKM ini akan lebih berkembang di masa datang apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Sebenarnya hal ini dapat terjadi, apalagi Indonesia akan menemui kondisi SDM yang disebut sebagai bonus demografi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif, yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Dengan melimpahnya usia produktif tersebut, seharusnya bisa diberdayakan untuk memajukan daerahnya masing-masing.

Apalagi Pemerintah juga sudah mencanangkan pariwisata sebagai prioritas. Pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga lapisan paling bawah masyarakat, tak hanya itu, pertumbuhan pariwisata Indonesia juga terus meningkat tiap tahunnya. Arief Yahya mengatakan bahwa "Pariwisata akan mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, juga kesenjangan dengan cepat dan tepat. Saya optimistis pariwisata menjadi core economy negara ini ke depan.

UPAYA MEMANFAATKAN PELUANG

Untuk memanfaatkan peluang bonus demografi dan gairah pariwisata dengan fenomena ketiga daerah di atas, yang banyak ditemukan di daerah-daerah lain juga, maka perlu dilakukan langkah konkrit. Kalau hanya menyerahkan sepenuhnya pengembangan wisata kuliner kepada masyarakat tentu kurang tepat.

Sebagai contoh, Resto Banaran adalah milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang notabanenya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang agribisnis perkebunan, sehingga BUMN-BUMN bisa melakukan hal yang sama atau mirip di daerah-daerah lain.

Setiap daerah sebenarnya juga bisa menggunakan pola kerja sama antara perusahaan milik pemerintah/swasta dengan masyarakat untuk mendirikan tempat yang sama atau sejenisnya. Langkah tersebut tentunya bisa memicu tumbuhnya tempat-tempat kuliner lain yang dilewati.

Selain itu, pihak bank bisa berkontribusi dengan modal bunga rendah untuk UMKM sekaligus pendampingan. Begitupun dengan Badan maupun Dinas yang membidangi UMKM, harus berperan aktif untuk menjadi mentor sampai muncul Kafe/Resto maupun kuliner lokal di pinggir-pinggir jalan yang menjadi ikon daerah.

Kreatifitas masyarakat untuk memajukan UMKM di bidang wisata kuliner juga menjadi kunci utama. Sebagai contoh, daerah Manggar di Kabupaten Belitung Timur yang terkenal dengan kopinya, ternyata biji kopinya berasal dari Lampung. Jadi bukan alasan untuk membuat produk harus tersedia bahan dasar di tempat tersebut.

Apabila semua bergerak, maka geliat ekonomi daerah akan muncul. Selanjutnya kondisi tersebut dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional dan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini sekaligus akan menjadi bukti bahwa penurunan tarif pajak UMKM dari 1 persen ke 0,5 persen di PP nomor 23 tahun 2018, berdampak terhadap tumbuhnya ekonomi mikro dan sejalan dengan Nawacita jilid II. (*)

(Penulis adalah ASN di KPP Pratama Palangka Raya)

 

Berita Terkait