Diduga Minta Pelantikan Ditunda, Ben-Nafiah Adukan Ketua KPU Kapuas

 Kamis, Tanggal 04-10-2018, jam 08:16:55
Ilustrasi. (foto: net)

KUALA KAPUAS – Dinamika politik di Kabupaten Kapuas belum usai. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas periode 2018-2023, Ben Brahim S Bahat dan HM Nafiah Ibnor, melalui kuasa hukumnya Baron R Binti, mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kapuas Budi Prayitno ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal itu dilakukan seiring adanya dugaan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas yang ditujukan ke Pemprov Kalteng, perihal permohonan penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Kapuas terpilih, beberapa waktu lalu.

Dalam rilisnya, Baron membeberkan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Mawardi dan Muhajirin pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pada 9 Agustus 2018 diputuskan MK bahwa permohonan tidak dapat diterima. Dengan demikian, hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kapuas sudah final dan mengikat. Pada 12 Agustus 2018, KPU Kapuas menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas terpilih.

Pesaing Ben-Nafiah pun melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Kemudian, KPU Kapuas mengeluarkan surat tertanggal 15 September 2018, yang isinya meminta gubernur Kalteng menunda pelantikan bupati dan wakil bupati Kapuas terpilih, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Disampaikan Baron, seharusnya KPU memahami dan menyadari putusan MK bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak ada upaya hukum apa pun yang dapat menghambat atau menunda proses pelantikan bupati dan wakil bupati Kapuas terpilih. Dalam mekanisme pengambilan keputusan internal KPU, sewajibnya dilakukan secara kolektif kolegial melalui rapat pleno dan dibuat berita acara. Diduga, surat permohonan penundaan tersebut tanpa melibatkan komisioner KPU lainnya.

“Kami berkesimpulan bahwa teradu (diduga) melakukan pelanggaran. Pertama, teradu tidak berlandaskan sumpah/janji anggota sebagai penyelenggara pemilu, asas pemilu, prinsip penyelenggara pemilu,” ujar Baron.

Kedua, sambung dia, integritas penyelenggara pemilu tidak pada prinsip jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. Ketiga, profesionalitas penyelenggara pemilu tidak berpedoman pada prinsip kepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

“Berdasarkan hal itu, kami meminta DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP berkenan menerima dan mengabulkan semua pengaduan pengadu, menyatakan teradu terbukti melanggar kode etik, dan memberikan sanksi terhadap teradu berupa pemberhentian tetap,” bebernya.

Di tempat terpisah, ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Ketua KPU Kapuas Budi Prayitno memilih tidak memberikan tanggapan. “No comment untuk masalah itu,” ucapnya, kemarin sore. (alh/ce/abe/ctk/nto)

Berita Terkait