Menyikapi Kebebasan Berpendapat Sesuai UU ITE

 Minggu, Tanggal 23-09-2018, jam 10:03:55
Oleh: Tasrifinoor SHI MHI

UU Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dalam pasal 1 menyebutkan, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 5, warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum, berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan pada pasal 6, menyebutkan pula bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

UU di atas tersebut sudah menjelaskan bagi warganegara agar di dalam menyampaikan pendapat, harus mengacu pada hak dan kewajibannya di dalam berpendapat. Haknya tentu sudah dilindungi oleh UU. Kewajibannya pun harus pula berdasarkan pada UU tersebut terutama UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Kebebasan berbicara (freedom of speech) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas, tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.

Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan, bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.

Walaupun Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani. Kebebasan berbicara atau berpendapat inilah yang harus secara bijak dan santun kita menyampaikannya.

Jangan sampai kebebasan berbicara membuka peluang bagi kita, bahwa menyampaikan pendapat semua hal boleh dikatakan dan semua hal boleh diungkapkan ke publik, tentunya hal tersebut ada mekanismenya, dan mekanismenya sudah diatur adalam ketentuan yang berlaku khususnya di negara kita.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dipandang dapat menjadi bumerang bagi kebebasan berpendapat di Indonesia. Beberapa kalangan yang tidak setuju dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), menjadi Undang-Undang selalu menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai argumen utama mereka. Mereka berpendapat bahwa larangan menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, yang memuat penghinaan, yang memuat SARA, sebagai alat pemerintah untuk mengekang kebebasan berekspresi seseorang. Apa benar demikian?

Mari kita lihat konstitusi kita UUD 1945. Pasal 28 J UUD 1945 berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan konstitusional ini sangat jelas mendukung kebebasan setiap orang untuk berkomunikasi lewat media apa pun, termasuk lewat media elektronik (internet).

Namun ketentuan konstitusi kita tidak berhenti di situ. Mari kita lihat Pasal 28 J Ayat (1) : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih tegas, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ini menunjukkan bahwa konstitusi kita sudah secara komprehensif mengatur hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Sederhanya begini. Anda bebas berekspresi. Saya juga bebas berekspresi. Kebebasan Anda tentu “dibatasi” dengan kebebasan saya. Begitu juga sebaliknya, kebebasan saya tentu ”dibatasi” dengan kebebasan anda.

Nah, bagaimana cara ”membatasi” anda dan saya? Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi untuk mengatur itu ke dalam produk peraturan perundang-undangan. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (LN 58, TLN, 4843) adalah salah satu wujud tanggung jawab negara untuk mengatur kegiatan di bidang teknologi informasi.

Atas dasar itulah, ada 4 (empat hal pesryaratan diperbolehkannya pengaturan pembatasan secara kontstitusional terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pertama, Dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Kedua, Dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil. ketiga Pembatasan dilakukan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dan keempat, pembatasan dilakukan untuk membentuk suatu masyarakat yang demokratis.

Walaupun telah diatur mengenai adanya pembatasan dalam hak menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi, namun ternyata masih timbul permasalahan berkaitan dengan tata cara dan implementasi pelaksanaan kedua hal tersebut. Dalam kesempatan wujud kebebasan berpendapat dan berekspresi, berbagai kalangan sempat menyayangkan adanya tindakan yang dianggap kebablasan dalam penerapannya, khususnya ketika kebebasan tersebut ditujukan untuk mengkritisi pemerintahan, sebab adakalanya sulit dibedakan antara tindakan sebagai bentuk kritisasi yang membangun dengan penghinaan yang membangun dengan penghinaan yang nilai justru menjatuhkan derajat dan wibawa penyelenggara negara.

Atas dasar pengaturan yang diatur oleh UU ITE inilah, masyarakat harus lebih bijak dan lebih selektif terhadap pendapat yang disampaikan melalui media sosial. (*)

 

(Penulis adalah alumni STAIN Palangka Raya dan IAIN Antasari Banjarmasin, kini sebagai tenaga dosen di STIH Habaring Hurung Sampit)

Berita Terkait