KUNJUNGAN : Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Alexius Esliter (paling kanan) beserta sejumlah anggota Komisi II lainnya saat kujungan ke salah satu perusahaan kelapa sawit beberapa waktu lalu. DPRD UNTUK KALTENG POS


SAMPIT - Masih adanya perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan kewajiban membangun kebun kemitraan dengan masyarakat atau plasma, karena pemerintah provinsi dan pusat tidak pernah tegas dalam menegakkan aturan. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Alexius Esliter. Seharusnya, pemerintah lebih tegas kepada perusahaan.

"Seharusnya pemerintah tegas dalam melakukan menegakkan aturan, terutama terhadap kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam membentuk kebun plasma untuk masyarakat di wilayah sekitar perusahaan," kata Alexius saat dikonfirmasi, Rabu (20/2).

Menurut Alexius, kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat sebanyak 20 persen dari jumlah kebun inti. Pembangunan kebun itu dapat dilakukan dengan pola kredit, hibah atau bagi hasil. Hal ini tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007.

"Aturan Permentan itu sangat jelas menegaskan bahwa bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membangun kebun plasma sebesar 20 persen, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. Tetapi aturan itu tidak ditegakkan di lapangan dengan baik dan benar," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, akibat kurang tegasnya aturan di lapangan dan lemahnya sikap pemerintah terhadap perusahaan sehingga masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit yang merasa sangat dirugikan.

"Semua ini terjadi akibat tidak seriusnya pemerintah dalam menegakkan aturan, dan terlalu lemahnya pemerintah terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sehingga membuat maraknya terjadi sengketa dan penyelesaiannya tidak jelas, akhirnya merugikan masyarakat sekitar," ungkap Alexius.

Wakil rakyat itu juga menambahkan, DPRD tidak dapat berbuat banyak, karena ini merupakan wawenang pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi saja agar masalah antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit bisa segera diselesaikan.

"Kami DPRD tidak bisa berbuat banyak terkait kewajiban perusahaan perkebunan sawit membangun kebun plasma sebesar 20 persen. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Selama pemerintah tidak tegas dalam menegakkan aturan, masalah ini tidak akan pernah selesai," pungkasnya. (bah/ens)

You Might Also Like