HM Fahrudin


PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahruddin menilai rencana pemerintah tentang kebijakan penyesuaian gaji perangkat desa serata dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II-a langkah untuk menyejahterakan masyarakat.

Kebijakan ini dinilai positif guna meningkatkan semangat kerja para perangkat desa yang tidak berstatus PNS. Meskipun kebijakan ini tentunya tidak bisa diterapkan sama rata, karena bagi perangkat yang sudah berstatus PNS dan sudah golongan III-c maka tidak termasuk dalam kebijakan ini.

“Misalnya sekretaris desa yang statusnya PNS dan sudah golongan III-c tidak mungkin diterapkan kebijakan ini,”ucapnya saat dibincangi di DPRD Kalteng, belum lama ini.

Dikatakannya ada beberapa desa yang sekretarisnya sudah berstatus PNS dan pangkat mereka sudah tinggi. Belum lagi ada daerah atau provinsi yang gaji perangkat desanya sudah mencapai kurang lebih Rp5 juta per bulan karena APBD mereka memang cukup besar.

“Harapannya pemerintah kembali mengkaji daerah-daerah yang bisa dilakukan penyesuaian gaji bagi perangkat desanya,” ucapnya kepada media.

Meskipun, kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten Kotim dan Seruyan ini, pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait hal ini. Pasalnya, ini bentuk perhatian pmerintah bagi aparatur pemeirntah desa, karena tugas dan tanggungjawabnya membantu kepala desa cukup besar terutama pelayanan kepada masyarakat.

“Seperti yang diketahui bahwa presiden mulai tahun 2019 ini menjanjikan perangkat desa mendapat gaji setara PNS golongan II-a. Tetapi besaran yang diterima tentu disesuaikan dengan lamanya masa kerjanya,” beber politikus partai Nasdem ini. (abw/uni/ctk/nto)

You Might Also Like