Pilpres dan Politik Ekologi

Oleh : SARAS DEWI

 Sabtu, Tanggal 19-01-2019, jam 03:28:59
Ilustrasi.(foto:net)

Politik adalah persoalan kekuasaan. Paling tidak, itulah pandangan umum mengenai politik. Menjelang pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg), percakapan politik di Indonesia tengah didominasi kompetisi merebut kekuasaan yang masih mengutamakan politik yang cenderung membenturkan antaridentitas. Ujaran kebencian dan polaritas kelompok memperburuk terbelahnya masyarakat.

Segala keramaian politik di Indonesia sejatinya melalaikan problem yang lebih fundamental, yaitu problem lingkungan hidup. Khususnya krisis iklim.

Publik pun mudah terpancing untuk melayani perselisihan politik identitas dibanding memperbincangkan masa depan lingkungan hidup di Indonesia. Politik telanjur dianggap sebatas upaya kontestasi ideologis yang dibentuk manusia untuk mengatur atau memengaruhi manusia lainnya. Jikapun ada pembahasan mengenai lingkungan hidup seperti tanah, air, hutan, atau laut, konteksnya menyangkut bagaimana sumber daya alam itu dikelola untuk kepentingan manusia.

Gagasan semacam itu dapat ditelusuri dalam filsafat politik. Tanah adalah properti, demikian yang disampaikan John Locke dalam Two Treatise of Government. Segala upaya politis merupakan cara-cara untuk menetapkan dan menjamin bumi beserta hasilnya sebagai properti yang dimiliki individual.

Sementara itu, dalam Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Karl Marx mendebat konsep kepemilikan individual. Ia menjelaskan bagaimana kerja yang diterapkan dalam sistem ekonomi politik yang kapitalis mengakibatkan alienasi antara manusia dan lingkungan serta dirinya sendiri.

Baginya properti individual adalah sesuatu yang antisosial. Tetapi, bagaimanapun, bagi Marx pengertian tentang alam tersebut selalu dalam kaitannya dengan aktivitas manusia. Marx menempatkan manusia unggul melampaui alam maupun makhluk hidup lainnya. Tidak ada pengertian nilai yang intrinsik dalam alam menurut Marx. Untuk Marx, hasil-hasil alam bukanlah objek kepemilikan individual, melainkan milik sosial.

Bagaimana dengan wacana politik dari Timur? Dalam Arthasastra karya Chanakya, diuraikan konsep politik dan ekonomi yang ditulis sekitar abad ke-2 SM (sebelum Masehi) di India. Ia menyatakan pentingnya menjaga hutan. Bahkan, ia mengklasifikasi hutan berdasar fungsi rekreasional untuk berburu hingga untuk kepentingan ekonomi kerajaan.

Dalam perspektif Chanakya pun konservasi terhadap hutan dilakukan atas dasar kebutuhan manusia. Naskah lainnya adalah Kakawin Nagarakrtagama yang ditulis Empu Prapanca pada abad ke-14 yang menuliskan sejarah Kerajaan Majapahit. Teks tersebut juga menyinggung mengenai hutan, yang menyampaikan pesan serupa dengan Arthasastra, bahwa hutan beserta segala isinya merupakan hak milik raja.

Berdasar sejarah pemikiran yang mengaitkan politik dengan lingkungan hidup, dapat ditelisik bagaimana manusia mewarisi kebiasaan berpikir bahwa politik seolah-olah mengenai bagaimana kekuasaan beroperasi, bahkan untuk menaklukkan alam sekalipun. Catatan Akhir Tahun Kiara (Koalisi Rakyat untuk Perikanan) menunjukkan temuan-temuan yang penting berkaitan dengan kekuasaan yang mengancam pesisir di Indonesia. Kiara mencatat meningkatnya izin reklamasi yang menyasar 37 wilayah pesisir tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua.

Reklamasi yang dilakukan berdampak buruk pada ekosistem lautan, juga berpotensi menimbulkan bencana ekologis bagi masyarakat sekitar. Proyek-proyek itu juga sarat konflik, perampasan ruang hidup masyarakat adat yang kian terimpit.

Laporan investigasi yang juga penting untuk dibaca adalah "Coalruption". Laporan yang disusun secara kolaboratif antara Greenpeace, Jatam, ICW, dan Auriga itu menyampaikan bagaimana alam Indonesia dipertaruhkan dalam pertarungan politik yang kotor.

Laporan tersebut menuding bahwa korporasi batu bara berperan besar dalam Pilpres 2019. Ketergantungan mesin politik terhadap dana dari bisnis batu bara mengakibatkan tersanderanya alam Indonesia. Di dalam laporan juga diuraikan bagaimana penerbitan izin tambang batu bara penuh dengan siasat dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan beberapa kepala daerah terseret kasus korupsi.

Memang tampak muramnya lanskap politik di Indonesia. Namun, dinamika politik tidak hanya berpusat pada elite politik. Munculnya Golongan Hutan yang digagas berbagai komunitas menunjukkan bagaimana masyarakat sipil berupaya mengarusutamakan isu lingkungan hidup dalam pembicaraan politik.

Gerakan masyarakat itu ingin menyuarakan di manakah keterwakilan hutan dalam politik Indonesia. Fakta deforestasi yang terjadi di Kalimantan, yang kini juga tengah merongrong wilayah Sumatera dan Papua. Padahal, dalam skema mitigasi kebencanaan karena iklim, hal yang imperatif dilakukan saat ini ialah mempertahankan hutan. Indonesia yang di wilayahnya membentang hutan terluas nomor ketiga dunia berperan penting dalam misi penyelamatan planet ini.

Politik ekologi merupakan suatu pandangan di mana politik berkelindan dengan ekologi, sehingga terjadi perluasan pada pengertian keadilan, demokrasi, juga kebebasan yang melibatkan keberlanjutan lingkungan hidup. Pada mulanya politik dikembangkan sebatas upaya beradaptasi manusia untuk menciptakan keteraturan sosial.

Kini manusia harus beradaptasi dengan risiko-risiko akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut mengharuskan manusia mengubah dangkalnya tujuan politik yang terlampau mengutamakan dirinya sendiri.

Politik ekologi mengandaikan apa yang disebut Arne Naess sebagai egalitarianisme biosfer yang intinya menolak segala pola relasi eksploitatif. Keadilan ekologis berarti suatu kondisi hidup yang selaras di dalam komunitas biotik. (JPC/KPC)

(Penulis adalah dosen filsafat UI)

Berita Terkait