Angka Kemiskinan, Bagaimana Memahaminya?

 Sabtu, Tanggal 19-01-2019, jam 10:50:36
Oleh Ali Akbar Sanjaya, SSTMsi

PEMERINTAH melalui BPS pada 15 Januari 2018 merilis persentase penduduk miskin Indonesia bulan September 2018 sebesar 9,66 persen atau sejumlah 25,67 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 280 ribu orang, dari yang sebelumnya tercatat sebesar 25,95 juta penduduk miskin pada Maret 2018. Sebenarnya bagaimana BPS mengukur angka kemiskinan selama ini.

ANGKA KEMISKINAN VERSI BPS

BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisiekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

Metode ini sudah digunakan sejak tahun 1998supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu. Nilai makanan dan nonmakanan tersebut kemudian dinilai dalam bentuk uang. Mengapa harus diuangkan? Supaya lebih mudah di ukur dan lebih jelas hubungan dengan variabel bukan uang termasuk dengan variabel-variabel sosial budaya.

Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang nilai konsumsinya kurang dari nilai 2.100 kkal per orang per hari plus kebutuhan primer nonmakanan, antara lain pengeluaran untuk perumahan,sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya.

Pendekatan konsumsi dengan kalori 2.100 kkal per orang per hari sampai saat ini, dipandang para ahli di PBB sebagai pendekatan yang terukur bagi kebutuhan minimal seseorang untuk bisa bertahan hidup. Pendekatan kalori membuat batasan yang jelas seseorang bisa disebut miskin. Dengan batasan tersebut, seseorang dalam keadaan kesulitan ekonomi belum tentu langsung dikategorikan sebagai orang miskin.

Pengkategorian sebagai orang miskin atau tidak, akan bergantung apakah ukuran minimal kebutuhan kalori dan kebutuhan minimal nonmakanan dapat terpenuhi atau tidak. Apakah metode tersebut buatan BPS dan hanya berlaku di Indonesia? Tentu saja tidak. Pengukuran tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dunia.

FAO (Food and Agriculture Organization) dan WHO (World Health Organization) pada pertemuan di Roma tahun 2001 merekomendasikan batas minimal kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan mampu bekerja adalah 2100 kkal plus kebutuhan paling dasar nonmakanan. Sesuai dengan kajian mendalam para pakar yang telah lama melakukan penelitian. Batas minimimal tersebut disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK).

Pada bulan September 2018, BPS menghitung pengeluaran minimal atau garis kemiskinan secara nasional sebesar RP410.670/kapita/bulan. Garis Kemiskinan tersebut terdiri dari Rp302.022/kapita/bulan GK makanan dan Rp108.648/kapita/bulan GK nonmakanan. Apabila dirata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga menjadi sebesar Rp1.901.404 per rumah tangga per bulan. Dengan perhitungan rata-rata anggota rumah tangga di Indonesi ada 4,63 jiwa.

Selain menentukan GK Nasional, BPS juga menetapkan GK Provinsi (perkotaan dan Perdesaaan), hal ini didasarkan pada pertimbangan perbedaan karakteristik dan perbedaan harga antar-daerah.

KEMISKINAN DI KALTENG

BPS Kalteng merilis angka kemiskian Kalteng pada September 2018 yang besarannya lebih kecil dari angka kemiskinan nasional, berada pada 5,10 persen atau sebanyak 136.446 jiwa. Lebih rendah dari angka kemiskinan pada Maret 2018 yang sebesar 5,17 persen atau 136.928 jiwa. Terjadi penurunan sebanyak 1.438 jiwa penduduk miskin.

Angka kemiskinan tersebut berdasarakan Garis Kemiskinan pada pengeluaran Rp427.494/kapita/bulan. Garis Kemiskinan tersebut terdiri dari Rp305.217/kapita/bulan GK makanan dan Rp98.330/kapita/bulan GK nonmakanan. Apabila dirata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga menjadi sebesar Rp1.872.424 per rumah tangga per bulan. Dengan perhitungan rata-rata anggota rumah tangga di Kalteng ada 4,38 jiwa.

 

APA SETELAH ANGKA KEMISKINAN TURUN

Persentase penduduk miskin Indonesia sudah mencapai satu digit dikisaran 9,66 persen merupakan capaian kinerja pemerintahyang perlu untuk diapresiasi, tanpa harus mengabaikan kinerja pemerintah sebelumnya.

Karena bagaimanapun juga pencapaian persentase penduduk miskin yang rendah adalah series lanjutan dari program pengentasan kemiskinan pemerintahan sebelumnya. Tetapi jangan lupa juga bahwa 9,66 persen itu masih setara dengan 25,67 juta rakyat miskin Indonesia. Masih banyak program pembangunan yang perlu dikerjakan dan dipikirkan pemerintah.

Program pembangunan lainnya yaitu antara lain masih ada kesenjangan yang tinggi antara Indonesia bangian Timur dan Indonesia bagian Barat. Bagaimana solusinya? Pembangunan infrastruktur di daerah timur Indonesia dan di pedesaan.Masih tingginya kesenjangan perekonomian antara desa dan kota.

Perlu pemikiran lebih lanjut karena desa merupakan pusat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin lebih banyak di pedesaan. Begitu juga kedalaman serta keparahan kemiskinan lebih banyak di pedesaan.Faktor  utama yang  paling  menentukan  kemiskinan  itu  adalah  harga pangan di pasaran.Menjaga   harga  pangan supaya  tidak  berfluktuasi sehingga inflasiterkendali  rendah sehingga daya beli masyarakat akan naik. (*) (Penulis adalah Statistisi Madya di BPS Kalimantan Tengah)

Berita Terkait