Keppres Pemberhentian Zumi Zola Sudah Terbit

 Jum`at, Tanggal 18-01-2019, jam 03:23:33
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri, melalui Kepala Pusat Penerangannya Bahtiar menyampaian bahwa Keputusan Presiden pemberhentian Zumi Zola sebagai sebagai Gubernur Jambi telah terbit.

“Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai sebagai Gubernur Jambi telah terbit, pemberhentian itu tertuang dalam Keppres Nomor. 7/P Tahun 2019, tanggal 17 Januari 2019 yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi),” kata Bahtiar melalui rilisnya yang diterima Kalteng Pos Online, Jumat (18/1/2019).

Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi juga telah diserahkan ke Pemprov Jambi untuk ditindaklanjuti.

Bahtiar mengungkapkan dengan keluarnya Keppres Pemberhentian Zumi Zola sebagai dasar hukum bagi DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan Paripurna pengumuman pemberhentian

“Keppres tersebut akan menjadi dasar hukum bagi DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan Rapat Paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur Jambi secara tetap,” ujarnya.

Selanjutnya DPRD Provinsi Jambi dalam agenda rapat paripurna tersebut juga akan usulkan pengangkatan Wakil Gubernur Jambi yang saat ini menjadi Plt. Gubernur Jambi sebagai Gubernur Jambi definitif menggantikan Zumi Zola melanjutkan sisa masa jabatannya sampai dengan tahun 2022.

Usulan pemberhentian Wakil Gubernur Jambi dan menjadi gubernur definitif, lanjut Bahtiar, juga dilakukan melalui rapat paripurna DPRD. “Usulan tersebut selanjutnya.DPRD Provinsi jambi mengusulkan kepeda Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya akan terbit Keppres pengangkat wakil gubernur menjadi gubernur. Dan jadwal pelantikan gubernur menyesuaikan jadwal Presiden yang ditetapkan Kementerian Sekretaris Negara,” jelas dia.

Sedangkan mengenai pengisian posisi wakil gubernur yang kosong, akan dilakukan nanti setelah wakil gubernur dilantik sebagai Gubernur Jambi.

Lebih lanjut Bahtiar menambahkan, menyikapi kasus-kasus hukum yang menimpa sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selama ini tidak henti-hentinyanya selalu mengingatkan untuk menghindari area rawan korupsi, antara lain soal perizinan, jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang, retribusi, pajak, dana hibah, dana bansos, dan belanja barang dan jasa.

Diketahui, Zumi Zola kini menyandang status terpidana kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Ia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menangkap sejumlah pejabat Pemprov Jambi melalui operasi tangkap tangan. (nto)

Berita Terkait