Dewan Pers Ingatkan Media, Jangan jadi Pemain di Pilpres 2019

 Rabu, Tanggal 16-01-2019, jam 05:19:59
Ilustrasi. (foto: net)

SURABAYA - Media memegang peran penting dalam Pileg dan Pilpres 2019. Tidak hanya menjalankan fungsi edukasi bagi publik, tetapi juga menjadikan event demokrasi lima tahunan itu berlangsung damai.

Sayangnya, tidak sedikit pelaku media yang terlibat dalam politik praktis. Sikap media yang seperti itu menjadi sorotan dalam diskusi #Santun Bermedia 2019: Menyongsong Pesta Demokrasi dengan Bermartabat di aula FISIP Universitas Airlangga, Selasa (15/1) kemarin.

Sejumlah tokoh pers hadir dalam diskusi tersebut. Di antaranya, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari, Direktur Eksekutif Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo, serta Ketua Pusat Informasi-Humas Unair Suko Widodo.

Yosep menjelaskan, keberpihakan menjadi salah satu problem media dalam pemilu. Terutama media-media yang memiliki afiliasi dengan parpol. Imbasnya, terjadi penyebaran informasi yang bias kepada masyarakat.

Padahal, kata Yosef, dalam event pemilu, fungsi media tak ubahnya wasit dalam sebuah pertandingan olahraga. ’’Karena itu, wasit jangan menjadi pemain,’’ katanya.

Sementara itu, Atal. S Depari mengkritik media yang ’’terjebak’’ mem-blow up isu ecek-ecek. Terutama berita-berita yang sebenarnya sudah jelas-jelas hoaks. ’’Seperti isu tujuh kontainer surat suara tercoblos. Lha wong KPU sudah jelas-jelas belum memproduksinya. Namun, media ramai-ramai mem-blow up,’’ ujarnya.

Kritik juga dilontarkan Agus Sudibyo terhadap media yang kurang mengangkat isu-isu subtansial. Mereka justru terjebak hiruk pikuk informasi dari media sosial. ’’Banyak media yang kini menyajikan informasi dari media sosial (medsos) tanpa klarifikasi maupun konfirmasi. Padahal, itu adalah roh pers,’’ tuturnya.

Berkaca dari persoalan-persoalan di atas, Suko Widodo menyebut sudah waktunya media mengembalikan perannya. Terutama untuk menerapkan jurnalisme kebenaran. Sebab, kondisi yang terjadi saat ini cukup mengkhawatirkan.

’’Tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu-pilpres cukup rendah. Hal ini yang menjadi pemicu munculnya guyonan sarkastis seperti mencuatnya sebuah akun capres fiktif,’’ ungkap Suko. (ris/c14/fat/jpnn/KPC)

Berita Terkait