Oleh : Ali Akbar Sanjaya


SALAH satu prioritas pemerintah yaitu pembangunan desa dinyatakan dalam Nawacita ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan”. Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan pembangunan desa untuk mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk mencapai semua itu diperlukan data sebagai gambaran keadaan wilayah desa terlengkap dan terkini sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

BPS setiap menjelang pelaksanaan sensus selalu mengadakan Pendataan Potensi Desa (Podes) yaitu kegiatan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa/kelurahan dan juga pendatan kecamatan serta kabupaten/kota. Pendataan Podes 2018 mencakup seluruh Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), kecamatan dan kabupaten. Syarat daerah desa/kelurahan/UPT/SPT didata dalam Pendataan Podes adalah memiliki wilayah, penduduk dan adanya pemerintahan.

Dengan Pendataan Podes ini diharapkan menghasilkan data potensi desa/kelurahan yang meliputi data sosial ekonomi, sarana dan prasana wilayah, keadaan karakteristik infrastuktur di daerah pinggiran, data klasifikasi/tipologi desa dan sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik serta dasar penghitungan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang merupakan instrumen dasar pengelompokan desa tertinggal, berkembang atau mandiri.

Pada 10 Desember 2018 BPS bersama Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi merilis hasil Pendataan Podes terkini yang dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Hasil Podes 2018 Kalimantan Tengah mencatat 1.576 wilayah administrasi setingkat desa yang meliputi 1.434 desa, 139 kelurahan dan tiga UPT/SPT, 136 kecamatan dan 14 kabupaten/kota. Beberapa gambaran yang didapat dari hasil pendataan Podes tersebut antara lain, terjadinya penambahan jumlah desa di wilayah Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2011 tercatat 1.483 bertambah menjadi 1.569 pada tahun 2014 dan pada tahun 2018 ini bertambah lagi menjadi 1.576 desa/kelurahan/UPT/SPT.

Dengan membandingkan jumlah desa yang sama di tahun 2014 dan 2018, tercatat berkurangnnya desa tertinggal di Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2014 tercatat 588 desa (41,15 persen) tergolong desa tertinggal, pada tahun 2018 berkurang menjadi 323 desa (22,60 persen) tertinggal. Desa berkembang tercatat mengalami peningkatan jumlah dari 830 desa (58,08 persen) pada tahun 2014 menjadi 1.072 desa (75,02 persen) di tahun 2018. Dan meningkatnya jumlah desa mandiri dari 11 desa (0,77 persen) mandiri di tahun 2014 menjadi 34 desa mandiri (2,38 persen) pada tahun 2018.

POTRET KEMANDIRIAN DESA

Potensi desa 2018 mencatat 302 desa/kelurahan di Kalimantan Tengah memiliki produk unggulan.  71 desa/kelurahan (24 persen) memiliki produk unggulan makanan dan non makanan, 86 desa/kelurahan (28 persen) memiliki produk unggulan non makanan saja dan 145 desa/kelurahan  (48 persen)  memiliki produk makanan saja. 25 desa/ kelurahan memiliki produk yang di ekspor.

Dengan perbandingan data Podes 2014, penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun 2018 tergambar lebih baik dari tahun 2014. Tercatat desa dengan kualitas SDM sekretaris desa berpendidikan minimal SLTA meningkat 25 persen. Dalam hal otonomi desa, terjadi peningkatan 19 persen penerimaan desa di tahun 2018 dibandingkan tahun 2014 dan kelengkapan pemerintah desa terjadi peningkatan empat persen untuk desa yang memiliki sekretaris desa di tahun 2018. Desa yang memiliki akses ke pengiriman barang atau pos meningkat lima persen, desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan jamban sendiri meningkat 30 persen.

Desa dengan akses bahan bakar lebih mudah juga terjadi perbaikan, tergambar dari jumlah desa dengan agen LPG yang meningkat 51 persen dengan jumlah desa yang masyarakatnya menggunakan lpg sebagai sumber bahan bakar memasak meningkat drastis dari 104 desa/kelurahan di tahun 2014 menjadi 1.021 desa/kelurahan di tahun 2018.

Infrastruktur desa seperti desa dengan jalan yang diaspal mengalami kenaikan tujuh persen. Dalam bidang pelayanan umum, desa yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) turun empat persen. Desa dengan kejadian gizi buruk menurun satu persen dan ketersediaan fasilitas olah raga mengalami kenaikan tujuh persen. Dalam hal pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, seperti ketersediaan dan akses ke rumah sakit bersalin meningkat 12 persen. Desa yang memiliki poliklinik meningkat tujuh persen dan desa dengan tempat prakter dokter naik enam persen dibanding 2014.

TANTANGAN DESA

Pembangunan desa/kelurahan di wilayah Kalimantan Tengah tidak lepas dari tantangan dari alam sekitar. Sesuai dengan Sustainables Development Goals (SDGs) yakni tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim, masih banyak wilayah desa yang perlu menjadi perhatian.

Podes 2018 mencatat 793 desa/kelurahan masih terjadi banjir, 310 desa/kelurahan pernah mengalami kekeringan, 14 desa/kelurahan terjadi banjir bandang, 57 desa/kelurahan mengalami tanah longsor, 71 desa/kelurahan terjadi angin puyuh/puting beliung dan 486 desa/kelurahan mengalami kejadian kebakaran lahan dan hutan.

Selain itu, tercatat desa/kelurahan melakukan upaya mitigasi bencana alam yang meliputi 62 desa/kelurahan membuat sistem peringatan dini bencana alam, 99 desa/kelurahan menyediakan perlengkapan keselamatan, 321 desa/kelurahan melakukan pembuatan, perawatan atau normalisasi sungai dan 16 desa/kelurahan membuat rambu-rambu dan jalur evakuasi. Potensi pencemaran yang menghambat desa juga tergambar dalam Podes 2018.

Pencemaran air terjadi di 782 desa/kelurahan meningkat 50 persen dari tahun 2014. 110 desa/kelurahan juga mengalami pencemaran tanah yang berarti naik 116 persen dari tahun 2014 dan 161 desa/kelurahan mengalami pencemaran udara walau ini mengalami penurunan empat persen dari tahun 2014, namun jumlahnya masih banyak.

Gambaran keadaan desa yang lengkap diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang lebih tepat sasaran sehingga program membangun Indonesia dari pinggiran dapat terlaksana dengan baik. (*)

(Penulis adalah ASN di BPS Provinsi Kalimantan Tengah)

 

You Might Also Like