Kades Jangan Berperilaku Seperti Raja Kecil

 Kamis, Tanggal 06-12-2018, jam 07:39:43
Bupati Sukamara H Windu Subagio saat melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Cabang Barat, Rabu (5/12)

SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara melaksanakan acara pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci.

Bupati Sukamara H Wimdu Subagio mengatakan, sejatinya kades itu tidak ada bedanya dengan Bupati, Gubernur maupun Presiden. Sama-sama dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis. Sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap warganya namun dengan ruang lingkup yang sedikit lebih kecil.

“Kades sebagai pemimpin tertinggi dalam lingkup desa, bertanggungjawab terhadap kemaslahatan warga desanya. Bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/12).

Menjadi Kades, lanjutnya, bukan berarti menjadi raja kecil di desa yang bisa mempermainkan anggaran dana desa untuk memperkaya diri, tetapi dana desa digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kades harus selektif dan mengutamakan skala prioritas dalam mengelola dana desa untuk proses pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang, karena badan-badan pemerintah seperti komisi pemberantasan korupsi maupun tim saber pungli selalu mengawasi.

“Sudah banyak contohnya kades terjerat kasus korupsi yang akhirnya merugikan warga desa sendiri, karena proses pembangunan dan pemerintahan di desa terhambat. Begitu juga BPD, tidak ada bedanya dengan anggota dewan di DPR, sama-sama dipilih oleh masyarakat dan menyuarakan suara rakyat,”imbuhnya.

Ia menjelaskan, salah satu tugas BPD adalah menjadi fungsi legislatif dan menjadi pengawas terhadap kinerja kades, sehingga dalam proses pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan yang merugikan desa maupun negara.

“Kades dan BPD memiliki posisi yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat suatu desa, sinergi yang ditimbulkan keduanya diharapkan dapat memajukan masyarakat desa. Adanya PAW artinya hanya menyelesaikan masa jabatan yang belum dijalani pejabat sebelumnya,” ujarnya. (rid/uni/ctk/nto)

Berita Terkait