Kemendagri dan KPU Diminta Jelaskan tentang 31 Juta DPT Susulan

 Kamis, Tanggal 06-12-2018, jam 06:21:10
Ilustrasi DPT. (foto: net)

JAKARTA - Isu soal adanya 31 juta data penduduk susulan yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum menuai polemik.

Forum Rakyat Aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma mengatakan, jika benar ada 31 juta data penduduk yang menyusul masuk daftar pemilih tetap (DPT) maka akan mempengaruhi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 menjadi tidak jurdil.

"Meski dipertanyakan banyak pihak anehnya data susulan itu sampai hari ini belum boleh dibuka oleh Kemendagri dengan alasan rahasia," kata Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/12).

"Maka kalau sampai data 31 juta pemilih susulan itu tidak juga dibuka ke publik hingga akhir tahun ini, KPU terancam kehilangan kredibilitasnya karena dinilai tidak teransparan. Dan pelaksanaan Pemilu 2019 terancam tidak jurdil," sambungnya.

Oleh karena itu, Lieus meminta KPU tidak bermain-main dengan data pemilih susulan yang menjadi tanda tanya publik.

"Pemilu itu bukan kerja main-main, ini menyangkut masa depan bangsa dan negara. Kalau sejak awal sudah ada dugaan kecurangan maka hasilnya juga akan curang. Masak sih DPT sudah ditetapkan masih ada data susulan," ujarnya.

Lieus pun mengaku akan menanyakan langsung ke Kemendagri untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

"Pak Tjahjo (mendagri) itu teman saya ketika sama-sama menjadi pengurus KNPI. Saya percaya dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan bangsa dan negara ini," imbuhnya. (wah/rmol/kpc)

Berita Terkait