Hentikan Politik Saling Serang

 Rabu, Tanggal 05-12-2018, jam 10:59:43
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat dibincangi awak media. (INDOPOS)

PARTAI Golkar seolah-olah ingin menengahi konflik antar partai politik (parpol). Partai berlambang pohon beringin izin menjadi pahlawan damai menurunkan tensi politik. Hal itu terkait adanya tanggapan bila Presiden ke-2 RI, Soeharto dianggap sebagai guru kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengimbau, seluruh parpol menghentikan politik saling serang dan membangun narasi politik optimisme. Airlangga juga mengimbau, parpol tidak membuat situasi semakin memanas menjelang Pemilu 2019. Parpol seharusnya membangun optimisme publik dengan melakukan berbagai kegiatan positif.

“Mari kita terus bangun narasi politik optimisme, bukan politik pesimisme, politik yang mampu membangun harapan bukan kecemasan rakyat,” kata Airlangga melalui siaran pers, kemarin.

Dia melanjutkan, pernyataan saling serang antara pihak koalisi dan oposisi yang tajam saat ini bukanlah sikap politik yang patut. Menurut dia, koalisi pemerintah sejak awal selalu menjalankan kampanye positif. Meski demikian, pihaknya akan menjawab jika ada kampanye negatif terhadap keberhasilan pemerintah.

“Partai politik sepatutnya selalu menjawab dengan kebaikan jika ada kampanye negatif dari pihak yang tidak puas dengan establish pemerintah saat ini,” ucapnya.

Menteri Perindustrian ini juga meminta, kader Golkar konsisten mengedepankan empat program pro rakyat dalam kerja-kerjanya menghadapi Pemilu Legislatif. Empat program pro rakyat itu menjadi tagline utama Golkar untuk merebut kemenangan pada 2019 yaitu harga sembako murah, lapangan pekerjaan, rumah terjangkau, dan revolusi industri 4.0.

Airlangga juga menekankan kepada kadernya, soal semangat pendiri bangsa untuk memerdekakan Indonesia adalah semangat cinta persatuan.

“Karena itu, ayo semuanya menerapkan politik yang membangun persatuan bukan perpecahan,” ajaknya.

Diketahui, Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basrah menjelaskan, soal pernyataannya menyebut Presiden Soeharto, sebagai guru korupsi Indonesia. Basarah mengatakan, konteks munculnya pernyataan itu karena terpancing oleh pidato calon presiden Prabowo Subianto soal korupsi di Indonesia sudah stadium empat.

Basarah mengatakan, dirinya terpaksa mengungkit sejarah pahit bangsa Indonesia, yakni korupsi pada era Orde Baru. Meski menimbulkan kegaduhan, Basarah tetap meyakini bahwa penyakit korupsi di Indonesia sehingga merajalela seperti sekarang ini di awali pada Orde Baru.

Basarah mengatakan KKN pula yang mendasari keluarnya TAP MPR Nomor XI tahun 1998.

“Bahkan dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut juga terdapat perintah untuk dilakukan penegakan hukum kepada Soeharto sebagai tersangka korupsi beserta kroni-kroninya,” kata Basarah. (aen/jpnn)

Berita Terkait